Rabu, 26 Juni 2019 13:36:46 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 174
Total pengunjung : 516994
Hits hari ini : 1711
Total hits : 4746787
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kasus Meikarta, KPK Telisik Anggota DPRD Bekasi yang Plesiran ke Thailand






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 22 Januari 2019 08:05:35
Kasus Meikarta, KPK Telisik Anggota DPRD Bekasi yang Plesiran ke Thailand

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkait dengan kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah pembahasan terkait aturan tata ruang di Pemkab Bekasi, serta penelusuran sejumlah anggota dewan setempat yang diduga plesiran ke Thailand menggunakan dana suap Meikarta.

“KPK masih fokus mendalami proses pembentukan Pansus RDTR, pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/1)

Febri menuturkan, penyidik memeriksa lima orang saksi terkait perkara yang menjerat nama Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

Lima saksi tersebut adalah Saefullah selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko, dan Fika Kharisma Sari selaku staf Setwan, serta Mirza Swandaru Riyatno selaku staf Pansus. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hasanah yang merupakan satu sari sembilan orang tersangka.

Dalam dakwaan Billy Sindoro, jaksa menduga Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Bekasi telah melakukan penyesuaian RDTR. Hal itu dilakukan terkait dengan rencana pembangunan kawasan area Meikarta oleh PT Lippo Cikarang, Tbk.

Pembangunan proyek itu diduga sebagai bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Dalam memuluskan kepentingan PT Lippo Cikarang,Tbk, RDTR itu dibuat berdasarkan penyesuaian Wilayah Pengembangan (WP) pembangunan proyek Meikarta.

Dalam perkara ini Neneng Hasanah termasuk salah satu dari sembilan tersangka yang ditetapkan KPK. Neneng diduga menerima uang Rp10,8 miliar dan 90.000 dolar Singapura dari Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group. Uang tersebut diduga untuk memuluskan sejumlah perizinan terkait pembangunan proyek Meikarta.

Sebagai penerima Neneng diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 b atau pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.fjr/red

dilihat : 439 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution