Sabtu, 23 November 2019 07:06:16 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 520229
Hits hari ini : 884
Total hits : 5102657
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -GMKI Surabaya Desak Pemerintah Segera Mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 10 Desember 2018 23:45:17
GMKI Surabaya Desak Pemerintah Segera Mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Surabaya,pustakalewi.com - Rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan disikapi oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya dengan diskusi bertema, "Pencarian Jalan: Kekerasan terhadap Perempuan, Koridor Pendidikan dan Regulasi Undang-Undang" pada Sabtu (08/12).

Keesokan harinya berlanjut dengan mengikuti long march di Taman Bungkul mendesak pemerintah segera sahkan RUU Penghapusan Pelecehan Seksual dengan beberapa elemen organisasi masyarakat sipil lainnya.

Diskusi yang digelar di Tegalsari 62 ini menghadirkan dua narasumber yaitu Poedji Tan seorang penulis, peneliti, aktivis perempuan dan pendiri Konde.co. Narasumber berikutnya adalah aktivis perempuan GMKI yaitu Eliza Lana.

Poedji Tan memaparkan bahwa kekerasan sekual semakin tahun terus meningkat. Sepanjang tahun 2017 menurut Komisi Perempuan dan anak menunjukan 348.446 kasus terhadap perempuan. Kegelisahan ini yang mendorong berbagai elemen untuk mendesak pemerintah segera sahkan RUU PKS.

RUU PKS memiliki beberapa tujuan ungkap Poedji Tan, pertama: melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual, kedua: mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan dan berbagai pihak pada korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas. Ketiga, memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Keempat, menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab koorporasi dalam lingkungan bebas kekerasan seksual.

Dalam menyikapi kegelisahan ini, Eliza Lana menambahkan bahwa peran pendidikan sangatlah vital, pendidikan untuk manusia yang sadar akan keadilan gender yang terejawantah dalam sikap humanis. "Perempuan harus cerdas, kalo bisa berpendidikan setinggi-tingginya. harus berani medobrak ketidakadilan hukum, budaya, sistem sosial dan agama yang itu adalah narasi patriarki. Berserikatlah wahai perempuan," tegasnya.

Sistem pendidikan yang adil gender harus diterapkan sedini mungkin dan menjadi habitus dalam tatanan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual yang terus meningkat dan pemerintah segera sahkan RUU PKS, ujar Albert Tito yang mejabat Sekretaris Aksi dan pelayanan GMKI Surabaya dan merangkap moderator dalam sela-sela diskusi publik itu.

Tercatat data yang dihimpun FORMAPPI pada masa sidang 2018-2019 jumlah RUU yang masuk pembahasan 16 dari 24 yang harus dibahas, sedangkan yang disahkan 3 UU.

Forum diskusi ini menilai DPR harus lebih beritegritas dalam mendengar suara-suara yang tertindas dan mengupayakan keadilan, karena merekalah perwakilan rakyat. Jika suatu tatanan sosial menganggap biasa kekerasan sekual maka disanalah habitus atau budaya kekerasan seksual semakin tumbuh.

/red/ghorby-citizen jurnalis

dilihat : 452 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution