Sabtu, 24 Agustus 2019 02:40:30 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520083
Hits hari ini : 257
Total hits : 4896367
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Sidang Praperadilan Pasar Atom, Saksi Akui Pengelola Pasar Atum Lakukan Pemerasan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 11 Agustus 2017 08:14:48
Sidang Praperadilan Pasar Atom, Saksi Akui Pengelola Pasar Atum Lakukan Pemerasan

Surabaya – Persidangan praperadilan atas penghentian perkara atau SP3 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak terkait kasus pemerasan, penggelapan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pedagang Pasar Atom yang diduga dilakukan pihak PT Prosam Plano & Co selaku Pengelolah Pasar Atum kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembuktian dan saksi.

Pada persidangan yang digelar diruang Tirta, Kamis (10/8/2017), Pihak pemohon praperadilan yakni Go Husein Gosal menghadirkan 4 orang saksi, tiga saksi itu diantaranya adalah pemilik stand di Pasar Atum.

Mereka yakni, Lim Bambang Supriyanto, Saksi Junedi dan Laow Thin Tjae Sedangkan yang satu saksi lainnya yakni Iksan, Karyawan pemohon yang disuruh untuk merenovasi stand milik pemohon.

Dihadapan majelis hakim, ketiga saksi pemilik stand di Pasar Atum itu membenarkan adanya perbuatan pemerasan yang dilakukan pihak pengelola Pasar Atum. Dalam persidangan, ketiga saksi mengaku dipaksa untuk membayar biaya pergantian instalasi listrik dengan rincian 1,6 juta,- /M².

“Kalau nggak dibayar, kami didenda tiga persen perbulan dan itu pun dendanya dilipat gandakan, dan malah dijadikan piutang ke kami sebagai pemilik toko,” kata saksi Lim Bambang Supriyanto yang dibenarkan saksi Junedi dan Laow Thin Tjae saat berikan keterangan secara bergantian.

Kata saksi Lim, pihak pengelola juga menerapkan aturan denda sepihak terkait buka tutup toko. Apabila pemilik toko tidak membuka jam 10.00 (siang) tepat dan menutup lebih dan kurang dari pukul 17.00 (sore), maka pihak pengelola mendenda pemilik toko sebesar Rp 500 ribu.

“Kalau nggak buka, kami malah didenda satu juta dan aturan itu tidak pernah kami sepakati,” ujar saksi Lim Bambang.

Tiga saksi juga membenarkan adanya aksi pelarangan pihak termohon melakukan renovasi tokonya sebelum melakukan pembayaran perbaikan instalasi listrik beserta dendanya.

“Saya tahu persis kejadian itu, ada lima belas satpam melarang Pak GO Husein untuk renovasi tokonya sambil membentak-bentak dan meminta Pak Husein untuk melapor ke kantor dam menyelesaikan tanggungannya,” terang Lim Bambang.

Sedangkan pihak termohon, yakni Polres Pelabuhan Tanjung Perak menghadirkan dua saksi, yakni Liong Johan Mulyanto, Kabag keuangan PT Prosam Plano & Co dan William Gunadi, Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Atum.

Dari dua saksi yang dihadirkan pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak, hanya satu saksi yang diperbolehkan memberikan keterangan oleh Hakim Unggul Mukti Warso selaku Hakim tunggal yang menyidangkan praperadilan ini.

“Kalau saksi Liong Johan Mulyanto jangan dijadikan saksi, karena saksi ini orang perusahaan, sehingga akan ada kepentingan saat memberikan keterangan,” ucap Hakim Unggul yang dilangsung meminta saksi Liong Johan Mulyanto untuk meninggalkan ruang persidangan.

Sementara, saksi William Gunadi terkesan melindungi kepentingan pengelola Pasar Atum, meski dia menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Atum yang seharusnya mengakomodir kepentingan pedagang dengan pihak pengelolah.

“Saya tidak menghitung siapa yang setuju atau tidak setuju dengan aturan pengelola. Tapi secara pribadi saya membayar biaya pergantian instalasi listrik itu,” terangnya menjawab pertanyaan kuasa hukum termohon, Alexander Arif.

William juga mengaku tidak mengetahui peristiwa adanya larangan pihak termohon untuk melakukan renovasi.

“Saya hanya dengar saja, tapi tidak tahu ada peristiwa apa, karena saat itu saya masih kirim barang,” sambungnya.

Sementara terkait aturan sanksi denda pada jam buka tutup toko, William baru mengakui, jika aturan tersebut dubuat tanpa ada rundingan dari para pedagang.

“Kalau yang itu, memang gak pernah dirundingkan ke pedagang,” pungkasnya.

Usai menghadirkan saksi Wiliam Gunadi, Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga menghadirkan ahli pidana, yakni Bambang Hariyadi, Dosen Fakultas Hukum Unair Surabaya.

Pada persidangan, Ahli pidana ini justru memberikan keterangan yang menguatkan adanya dugaan pemerasan. Pernyataan itu disampaikan Bambang Hariyadi saat menjawab pertanyaan Hakim Unggul.

“Pemerasan itu tidak harus secara fisik, tanpi ancaman yang melarang seseorang melakukan aktifitas sebelum membayar itu juga termasuk dalam unsur pemerasan,” tegas Bambang Hariyadi.

Untuk diketahui, praperadilan ini dilakukan Go Husein Gosal atas laporan pidananya yang di SP3 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak, melalui Surat Ketetapan Nomor S.TAP/11/1/2017 tanggal 30 januari 2017.

Dalam laporan Polisi Bernomor TBL/656/IV/656/2015/UM/SPKT Go Husein Gosal melaporkan Direktur PT Prosam Plano & Co, Indrayono Sangkawang atas dugaan pidana pemerasan pasal 368 KUHP, penggelapan pasal 372 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUHP. (Han/Son/dln)

dilihat : 436 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution