Selasa, 18 Juni 2019 16:52:17 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 165
Total pengunjung : 514649
Hits hari ini : 2598
Total hits : 4723046
Pengunjung Online : 7
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Jaga Netralitas, LSM GMBI Nonaktifkan Irjen Anton Charliyan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 22 Januari 2017 21:19:46
Jaga Netralitas, LSM GMBI Nonaktifkan Irjen Anton Charliyan

Bandung - Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Langkah itu dilakukan GMBI untuk menjaga netralitas dalam proses penyidikan kasus Rizieq oleh Polda Jabar yang berujung pada bentrokan antar dua kubu beberapa waktu lalu.

Keputusan penonaktifan Anton itu tertuang dalam surat keputusan bernomor: 01-khusus/SK/DPP LSM GMBI/I/2017. Surat keputusan itu ditandatangani langsung Ketua Umum LSM GMBI M. Fauzan Rachman.

“Terhitung hari ini, berdasarkan hasil rapat DPP LSM GMBI dan keputusan Ketua Umum, kedudukan Ketua Dewan Pembina atas nama Irjen Pol Anton Charliyan dinyatakan demisioner. Artinya dinonaktifkan,” ujar Asisten Bidang Hukum DPP LSM GMBI, Fidelis Giawa, Sabtu (21/1/2017) kemarin.

Menurut Fidel, penonaktifan Anton ini dilatarbelakangi asumsi masyarakat yang mengaitkan Anton sebagai Kapolda Jabar menjadi pelindung LSM GMBI. Kedudukan Anton yang juga sebagai pembina dinilai lebih condong kepada GMBI pasca bentrokan antar dua kubu GMBI dan FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq di depan Mapolda Jabar.

“Sehingga kami perlu untuk menjaga objektifitas, netralitas, dan kepastian hukum. Kami ingin kasus Rizieq ini murni proses hukum,” katanya.

Fidel menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Anton secara lisan terkait penonaktifan Anton sebagai Ketua Dewan Pembina. Surat keputusan penonaktifan tersebut akan disampaikan kepada Anton, Kapolri dan Komisi III DPR-RI.

“Tanggapan dari beliau enggak ada masalah. Sebab, sejak awal yang membutuhkan Dewan Pembina itu kami, bukan beliau yang mengajukan.” Pungkasnya. (Dtk/beks)

dilihat : 434 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution