Rabu, 21 November 2018 17:21:25 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 123
Total pengunjung : 441130
Hits hari ini : 640
Total hits : 4071965
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Gandeng Pemprov Jatim, LPSK gelar Focus Group Discussion






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 13 April 2016 03:19:13
Gandeng Pemprov Jatim, LPSK gelar Focus Group Discussion

Surabaya,pl.net - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK] bertanggung jawab memberikan pedindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana. termasuk tindak pidana dengan kekerasan/penyiksaan dimana korban sampai meninggal atau luka berat secara fisik dan psikis.

Hal itu sesuai mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang~Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Untuk mendukung tugas tersebut. LPSK merasa perlu adanya suatu pola pencegahan dan penanganan nakal dan korban tindak pidana kekerasan/penyiksaan`Untuk itu. LPSK menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik [Bakesbangpol] Jatim. mengadakan focus group discoussion [FGD] yang melibatkan para pemangku kepentingan.
Aparat penegak hukum, akademisi, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat [LSM]. FGD bertujuan mendiskusikan pola penanganan saksi dan korban tindak pidana kekerasan/penyiksaan, khususnya di Surabaya.

"Dilandasi mandat tersebut. LPSK perlu mempunyai suatu pola pencegahan dan layanan bantuan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan/penyiksaan,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Surabaya, Selasa 12 April 2016.

Dalam menangani persoalan hulu dan ilir tindak pidana kekerasan, menurut Semendawai, diperlukan koordinasi yang kuat aniarinstansi guna menentukan peran dan tanggung jawab setiap lembaga dalam penanganan korban tindak pidana dengan kekerasan.

"LPSK sebagai lembaga publik merupakan perpanjangan tangan negara untuk memastikan terpenuhi hak-hak saksi dan/atau korban. LPSK bahu- membahu dengan aparat penegak hukum untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang ideal." tutur dia. mwp

dilihat : 372 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution