Sabtu, 15 Desember 2018 17:25:25 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 174
Total pengunjung : 450777
Hits hari ini : 1158
Total hits : 4152596
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Krismanhadi S.H: Perpres No 36 Tahun 2005, Produk Hukum Berorientasi Kekuasaan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 18 Juli 2005 00:00:00
Krismanhadi S.H: Perpres No 36 Tahun 2005, Produk Hukum Berorientasi Kekuasaan
Perpres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Baik itu datang dari para pengamat maupun dari organisasi non pemerintah (NGO) yang terus menerus menjadi polimik sepanjang sebulan terakhir.



Sebenarnya ada apa dengan Perpres 36 tahun 2005 itu? Untuk memperoleh sedikit gambaran, redaksi pustakalewi.com sempat berbincang dengan Krismanhadi S.H, dedengkot LSM Surabaya yang juga berprofesi sebagai pengacara muda.



Mengapa Perpres 36 tahun 2005 ini ditentang ?

Karena dapat dikatakan bahwa aturan itu sangat kontroversif. Tapi, kita mau bilang apa? Wong Bapak Presiden telah mengatakan bahwa saya (Presiden,-red) akan mencabut hak atas tanah dalam 8 (delapan) bulan saya berkuasa.



Lho, kan presiden belum pernah mencabut hak rakyat atas tanahnya?

Benar bahwa hingga saat ini presiden belum pernah mencabut hak rakyat atas tanah, tapi itu bukan argumen seorang presiden yang menempatkan hukum sebagai payung tertinggi di negeri ini. Kalau kita mengamati pernyataan itu secara saksama, dalam kaca mata negara yang berdasarkan hukum, pernyataan tersebut menurut saya adalah argumentasi kekuasaan. Bukan argumen yuridis! Karena itu setiap produk undang-undang di negeri ini harus people oriented bukan power oriented. Oleh karena itu setiap mengomentari sebuah produk hukum kita harus menanggapinya dengan argumentasi yuridis pula.



Kalau dilihat dari tata perundangan yang ada, apa beda Perpres ini dengan Keppres No.55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum?

Keppres No.55 tahun 1993 itu juga memuat soal pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum. Problemnya, Keppres ini pada waktu itu dibuat untuk membungkam semangat perlawanan rakyat atas beberapa proyek yang dibangun yang konon katanya untuk kepentingan umum.



Proyek mana saja?

Jenggawah, Nipah, Kedung Ombo dll. ideologi pembangunan menjadi alat pembenar atas setiap proyek-proyek pembangunan, dan mengabaikan hak-hak atas tanah yang menjadi hak rakyat. Penguasa pada saat itu benar-benar represif. Mereka bertindak berdasarkan Keppres 55 itu.



Kalau begitu, apa sebenarnya defenisi kepentingan umum itu?

Seharusnya kepentingan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan mall, jelas bukan kepentingan umum.



Jadi, apa solusi atas pro dan kontra produk undang-undang tersebut?

Eksekutif harus mencabut Perpres itu, atau DPR mengambil inisiatif untuh menyatakan bahwa perpres itu dalam status quo sebelum lahirnya produk hukum pengganti. (raf)

dilihat : 348 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution