Sabtu, 15 Desember 2018 16:26:54 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 163
Total pengunjung : 450766
Hits hari ini : 1018
Total hits : 4152456
Pengunjung Online : 2
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Anggota DPRRI dan DPRD Provinsi Sidak RSUD Dr Soetomo






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 13 Maret 2016 09:12:46
Anggota DPRRI dan DPRD Provinsi Sidak RSUD Dr Soetomo

Surabaya - Ancaman gizi buruk pada balita ternyata masih menghantui di Surabaya. Pasien penderita masih ditemui. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Dr. Soetomo.

Temuan tersebut berdasarkan hasil investigasi tim Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan [BPJS] Watch. Setidaknya ada dua pasien balita yang menjalani rawat inap dirumah sakit tersebut.

Hal ini turut mengundang perhatian Anggota DPR-RI komisi IX, dr. Carolin Margareth Natasya dan Anggota komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari saat melakukan sidak pantauan pelayanan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Sabtu 11 Maret 2016.

"Di beberapa rumah sakit lain setelah Saya telusuri memang sudah tidak ada. Namun, setelah kami cek disini memang ada balita pasien [Gizi Buruk] asal Surabaya," kata Agatha.

Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar Pemkot Surabaya segera berperan aktif dalam penanganan terhadap kondisi pasien tersebut.

Khususnya bantuan dalam pengurusan pelayanan terhadap BPJS kesehatan.

"Segera ditangani. Karena Pemkot Surabaya selama ini fokus menekan penderita gizi buruk. Agar menjadi contoh bagi daerah lain," kata Agatha.

Sementara, adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini terus dipantau. Menurut dr. Caroline, sejauh ini di tingkat daerah-daerah terbilang belum menerapkan kenaikan tarif iuran.

Diketahui, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016, tentang Jaminan Kesehatan baru diberlakukan.

"Kami masih cek terkait kenaikan tarif. Apakah membebani masyarakat atau tidak," ujar Caroline.

Menurut Jamaludin, Koordinator BPJS Watch menilai kenaikan belum perlu dilakukan. Pasalnya, dengan proses yang selama ini berjalan masih terdapat keluhan dari peserta.

Selain itu, pada tahun 2015 kemarin, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp. 5,8 triliun.

"Tidak sebanding juga dengan pelayanannya. Dan seharusnya yang membayar iuran adalah pemerintah. Bukan peserta," terang Jamal. bjat/red

dilihat : 435 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution