Selasa, 17 Juli 2018 20:56:18 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 170
Total pengunjung : 406290
Hits hari ini : 1913
Total hits : 3704088
Pengunjung Online : 9
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kongres Advokat Indonesia Rekomendasi 7 Poin Penting Bagi Pemerintah






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 07 Juni 2015 15:34:00
Kongres Advokat Indonesia Rekomendasi 7 Poin Penting Bagi Pemerintah

Jakarta,pl.net – Bertepatan dengan hari jadi yang ke-7, Kongres Advokat Indonesia merekomendasikan tujuh poin penting kepada pemerintahan Jokowi-JK dan instansi terkait.

“Poin pertama, pemerintah Indonesia perlu segera membenahi penegakan hukum agar semua instansi penegak hukum menjalankan ketentuan hukum dengan benar,” jelas Tjoetjoe S Hernanto,Presiden Kongres Advokat Indonesia dalam rilis yang diterima, Minggu 7 Juni 2015.

Selanjutnya, semua pihak yang berkepentingan terutama penegak hukum Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi advokat perlu mendorong agar KPK dapat pulih sesuai fungsi sebagai pemberantas korupsi.

Pada poin ketiga, Kongres Advokat Indonesia berharap terciptanya hubungan harmonis antara KPK, kejaksaan dan Polri.

Berikutnya, Pansel KPK dihimbau cermat dan teliti dalam memilih calon Komisioner KPK yang berintegritas, kapabel serta memiliki kredibiltas dan berani. “Pansel harus berani menolak intervensi dari pihak manapun,” lanjut Tjoetjoe.

Poin kelima, Kongres Advokat Indonesia menyasar soal tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. “Salah satu caranya dengan membenahi proses pengiriman TKI ke luar negeri,” tambahnya.

Untuk poin keenam memfokuskan generasi muda agar terbebas dari narkoba, baik berskala lokal ataupun internasional. “Menggerakkan sosialisasi intensif akan bahaya narkoba, termasuk mengawasi dan menindak tegas oknum aparat yang menyalah gunakan jabatan untuk mencari keuntungan dari kejahatan narkoba,” sambung Tjoetjoe.

Terakhir, dalam konteks perkembangan organisasi advokat saat ini, pemerintah dan DPR RI serta organisasi advokat segera memprioritaskan pembahasan RUU Advokat guna menjamin eksistensi profesi dan martabat Advokat.

Kongres Advokat Indonesia berdiri 30 Mei 2008 silam. Di motori Advokat senior Adnan Buyung Nasution, konres ini didirikan oleh 4000 Advokat Indonesia. Tujuannya adalah membenahi dan mengembangkan profesi Advokat Indonesia sebagai organisasi penegak hukum sekaligus pejuang untuk menegakkan hukum dan keadilan. Syah/dln

dilihat : 419 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution