Kamis, 20 September 2018 18:29:49 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 176
Total pengunjung : 421855
Hits hari ini : 1400
Total hits : 3882988
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kapal Retak PERADI






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 09 Mei 2015 19:07:48
Kapal Retak PERADI

Surabaya,pl.net - Upaya menempatkan Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia belum tuntas. Keinginan untuk menyatukan organisasi Advokat /rekonsiliasi belum menunjukkan hasil. Ironisnya, profesi Advokat kini memasuki tahap suram terbelenggu dengan persoalan internal yang ibarat benang kusut basah sulit untuk diuraikan.

Tanggal 26 s/d 27 Maret 2015 menjadi momentum terulang kembalinya sejarah perpecahan organisasi Advokat. Kapal PERADI bukan hanya pecah 2 akan tetapi 3 yang setiap kubu punya misi kepentingan dan motivasi yang berbeda. Sedih memang, tetapi mau bagaimana lagi.

Jika dicermati secara jernih dan seksama, pertikaian internal dalam tubuh organisasi Advokat akan melahirkan organisasi baru yang nantinya akan saling melakukan klaim atas legitimasi dari masing-masing kubu. Sebagai contoh, pada 30 Mei 2008 atas perpecahan yang terjadi saat itu lahir Kongres Advokat Indonesia /KAI yang hingga saat ini masih menjadi blunder tak berujung hingga sampai pada situasi kondisi Advokat berada dalam cengkraman politik, dengan tarik ulur kepentingan mengenai RUU Advokat.

Terlepas dari beberapa persoalan kritis dalam UU Advokat, pembuat hukum harus lebih memperhatikan pengaturan aspek-aspek profesionalitas dengan lebih menjamin kemandirian dan integritas profesi yang dijadikan sebagai salah satu pilar penegak hukum ini. Bukan malah membatasi dengan ketentuan yang membelenggu dan merusak kredibilitas profesional dengan mencampur adukkan kepentingan politik didalamnya.

Ironis akan tetapi tetap harus dihadapi, saat terakhir ini, belum selesai dari konflik perpecahan awal, PERADI sudah diperhadapkan kembali kepada perpecahan. Kali ini, masalah legitimasi juga menjadi titik pangkal dari konflik yang terjadi.

Organisasi Advokat dalam dilema perpecahan

Apabila kita melihat kebelakang, organisasi Advokat di Indonesia pernah mengalami masa jaya, pada saat PERADIN /Perasatuan Advokat Indonesia, dimana Advokat dan organisasi Advokat begitu dihormati. Tidak hanya pemerintah, kalangan badan peradilan juga sangat menghormati Advokat. Posisi PERADIN pada masa itu berani menolak penyelewengan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru.

Peran PERADIN yang begitu kuat membuat pemerintah pada waktu itu jengah dan berupaya membendung eksistensi PERADIN dengan cara memecah membuat organisasi profesi hukum yang lain, seperti contoh PUSBADI /Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia, PERADIN, bahkan marak Pok-Roll Bambu dan lain sebagainya. Puncaknya organisasi Advokat pada masa itu melebur menjadi satu wadah yaitu IKADIN /Ikatan Advokat Indonesia yang terbentuk pada tanggal 8-10 November 1985. Sejak saat itu peran Advokat Indonesia mulai meredup bahkan perpecahan demi perpecahan pun terjadi. Dari IKADIN, lahir AAI /Asosiasi Advokat Indonesia, IPHI /Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, HAPI /Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, SPI /Serikat Pengacara Indonesia, AKHI /Asosiasi Konsultan Hukum di Indonesia, HKHPM /Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan APSI /Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Peran organisasi Advokat dalam hal membantu masyarakat dan membendung rezim orde baru yang mengkangkangi Hak Asasi Manusia makin terdengar senyap bahkan hening dan hal yang terdengar hanya perebutan kursi Ketua-ketua Organisasi.

Ditengah carut marutnya dunia hukum di Indonesia, harapan baru pun muncul dengan lahirnya Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Masyarakat Indonesia terutama para Advokat menanti dengan penuh harap akan peranan dari si jabang bayi ini. Dengan eforia kemunculan UU 18 tahun 2003 ini, munculah PERADI /Perhimpunan Advokat Indonesia. Bayi mungil yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi para Advokat dalam menjaga kehormatan profesi Advokat. PERADI pun menjadi Wadah Tunggal setelah 8 organisasi Advokat melebur menjadi satu.

Namun, di usianya yang masih belia, organisasi Advokat PERADI ternyata mendapat tantangan perpecahan kembali dengan berdirinya Kongres Advokat Indonesia /KAI yang didirikan di Jakarta pada 30 Mei 2008 dan juga diaktifkannya kembali Persatuan Advokat Indonesia /PERADIN pada perayaan hari jadi PERADIN ke 44 pada 30 Agustus 2008 di Jakarta.

Mengantongi versi legitimasi dari masing-masing organisasi, ketiga organisasi Advokat inipun mengklaim sebagai organisasi profesi Advokat yang diamanatkan oleh UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun sangat disayangkan tidak satupun dari organisasi Advokat ini yang menunjukkan kiprah sebagai organisasi Advokat sejati yang menjadi penjaga terdepan pada tegaknya prinsip-prinsip negara hukum.

Tidak dapat dihindari, konflik berkepanjangan di tubuh Advokat ini memunculkan stigma yang tertanam di masyarakat Indonesia bahwa konflik ini hanyalah konflik kepentingan yang tidak mengandung arti penting untuk masyarakat Indonesia umumnya dan bagi Advokat khususnya.

Kemacetan regenerasi

Pertikaian dan konflik berkepanjangan dalam organisasi Advokat menjadikan kemacetan dalam regenerasi. Disadari atau tidak, masalah crucial hampir didominasi karena perpecahan dikalangan senior Advokat. Yang memprihatinkan, perpecahan di kalangan para Pengacara senior yang bermuara pada perpecahan organisasi.

Yang lebih membingungkan lagi, apa alasan mereka melakukan hal itu? Apakah hanya untuk mempertahankan hegemony dan kepentingan mereka sendiri atau gengsi? Apa akibat dari perbuatan tersebut? Siapa yang harus bertanggung jawab?

Padahal, Indonesia saat ini tengah mengalami keterpurukan hukum. Dan masyarakat berharap kepada Advokat agar dapat menjadi ujung tombak hukum dan mengawal tegaknya demokrasi secara sehat. Mari kita melihat beberapa contoh sepak terjang Advokat diluar. Di Pakistan, pada tahun 2007, para Advokat beramai-ramai melakukan protes terhadap Presiden Pervez Musharaf yang telah memecat Ketua Mahkamah Agung yang dikenal bersih dan sangat berani. Tak lama berselang, 800 pengacara Malaysia menuntut perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi untuk melakukan reformasi peradilan.

Kondisi di atas bertolak belakang dengan keberadaan Advokat Indonesia. Tuntutan reformasi hukum yang seharusnya menjadi ranah perjuangan para Advokat justru menjadi tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan LSM /Lembaga Swadaya Masyarakat yang sedikit banyaknya ditunggangi oleh kepentingan politik.
Perbaiki Kapal Pecah PERADI

Pelaksanaan Munas Ke-II di Makassar, Sulawesi Selatan, semula diharapkan dapat dijadikan catatan baik dalam sejarah organisasi Advokat Indonesia. Akan tetapi ternyata, jauh panggang dari api, yang terjadi malah organisasi yang kuat ini pun runtuh seiring dengan kericuhan demi kericuhan yang terjadi sejak awal dilaksanakannya Munas.

Bagai terkontaminasi dengan perpecahan di partai politik, PERADI sebagai organisasi besar para pengemban profesi Advokat pun menyajikan perilaku tidak elok bagi publik. Munas Ke-II Peradi di Makassar bukan hanya hingar bingar dengan suara teriakan tapi berakhir dengan tercerai berainya anggota wadah tunggal Advokat ke dalam tiga kubu.

Memang, sejak awal, rivalitas sudah menguat di antara para calon ketua umum yang masing-masing datang ke arena munas dengan program visi misi yang berbeda-beda. Ada kelompok yang menghendaki perubahan di tubuh Peradi, dan ada pula yang ingin menyatu ke dalam Peradi sebagai rumah besar bagi seluruh Advokat di negeri ini.

Tidak mempersoalkan tentang bagaimana konstalasi politik dari perhelatan perebutan Ketua Umum ini, lepas dari kepentingan dan ego masing-masing, seharusnya Munas sebagai forum tertinggi organisasi Advokat itu kembali merangkul keberadaan seluruh Advokat. Persoalan sepelik apapun akan bisa diselesaikan apabila tokoh-tokoh Advokat yang bernaung di beragam organisasi mau duduk bersama dan menurunkan ego dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar apabila dalam konflik kepentingan ini PERADI dipertaruhkan. Seharusnya, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan organisasi, tetapi 35 ribu orang Advokat dan masyarakat pencari keadilan juga dipertaruhkan disini. Bukannya kita sibuk untuk mencari cara untuk mensejajarkan profesi kita dengan penegak hukum lainnya, ini malah ribut berebut kursi kekuasaan.

Mau atau tidak mau, Organisasi Advokat harus mengakhiri ketidakmampuannya untuk memposisikan diri sebagai wadah perjuangan yang memberikan kontribusi dalam perubahan kehidupan bangsa dan negara.Organisasi Advokat selayaknya berhenti dari kesibukan yang hanya berkutat dengan persoalan internal organisasi masing-masing.

Dengan terbentuknya KAI, dan kini PERADI pecah menjadi 3 kubu, sudah sepantasnya bila Advokat memberikan warna baru dalam dinamika pembaruan hukum, dengan mengedepankan moralitas profesi yang berujung pada mengembalikan marwah advokat sebagai Officium Nobile.

Ibarat kapal berpenumpang 35 ribu orang, ketika ada sirine tanda bahaya. Masing-masing penumpang akan berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Ada yang lompat ke laut menggunakan pelampung atau mengambil sekoci dan membiarkan kapal itu perlahan-lahan karam. Mari.. selamatkan PERADI agar tidak menjadi kapal karam. Kalau memang perlu ditambal ya ditambal yang penting kapal PERADI ini tidak karam dan hilang. Quo vadis organisasi Advokat..?

Oleh: Hartono Tanuwidjaja SH.,M.Si. Advokat dan Boxing Promotor

Sumber: http://daganghukum.com/rekonsiliasi/kapal-retak-peradi-6/

dilihat : 2173 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution