Minggu, 16 Desember 2018 09:26:06 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 102
Total pengunjung : 450929
Hits hari ini : 734
Total hits : 4153919
Pengunjung Online : 2
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Nasib Penghayat, Mayatnya Terlarang di Makam Umum






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 08 Desember 2014 14:59:51
Nasib Penghayat, Mayatnya Terlarang di Makam Umum
Semarang,pl.net - Jenazah seorang penganut Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Brebes, Daodah terpaksa dimakamkan di pekarangan lahan milikinya. Tetua Yayasan Sapto Darmo Brebes, Charlim, menyatakan perangkat desa setempat melarang jenazah Warga Desa Siandong, RT 01 RW 04 Kecamatan Larangan, Brebes itu dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum.

"Mereka menolak karena TPU Siandong digunakan untuk pemakaman umum namun dalam artian umat Islam, selain Islam tak boleh," katanya, Senin 8 Desember 2014.

Jenazah itu sempat terlantar selama 12 jam. Daodah meninggal dunia pada Ahad 7 Desember pukul 23.00 WIB, namun baru dimakamkan Senin 8 Desember pukul 10.00 WIB. Pemakaman itu dilakukan setelah Yayasan Sapto Darmo Brebes gagal mendapatkan izin pemakaman dari Kepala Desa Siandong Taufik dan Kaur Kesra Desa Siandong. "Kami tak punya pilihan lain, selain menggunakan pekarangan sendiri," ujar Charlim.

Charlim berharap agar pemerintah, baik bupati hingga gubernur, ikut mengintervensi masalah diskriminasi terhadap warga ini. "Ini menjadi preseden yang sangat buruk. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati saja masih mendapatkan perlakuan diskriminasi."

Lembaga Studi Sosial dan Agama / elSA Semarang, yang selama ini bergerak dalam advokasi isu-isu keberagaman menilai perangkat desa telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. "Aturan tentang pemakaman penghayat kepercayaan sebenarnya sudah ada," kata direktur ELSA Semarang Tedi Kholiluddin dalam siaran persnya.

Aturan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar itu, Elsa mendesak kepada pemerintah daerah (bupati dan gubernur) harus menyediakan pemakaman bagi penghayat jika ditolak di pemakaman umum. Itu pun dengan catatan jika ditolak di pemakaman umum yang berasal dari tanah wakaf. "Tapi jika pemakaman umum itu tanah negara, maka harus dimakamkan di TPU," kata Tedi.- tmp/mwp

dilihat : 1248 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution